2019 Tidak Ada Kementerian Masuk Zona Merah

JAKARTA – Pada 2019 ini tidak ada Kementerian dan Lembaga yang masuk zona merah atau tingkat kepatuhan rendah dalam standar pelayanan publik. Penilaian itu berdasarkan survei Ombudsman RI terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengungkapkan hal itu dalam penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berlangsung di Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019).

Meski tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah, namun menurut Amzulian ada dua kementerian dan tiga lembaga yang masih berada di zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang.

Dua kementerian itu adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kementerian Sosial. Sedangkan tiga lembaga yang dimaksud adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi (BPPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Amzulian Rifai menjelaskan, penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dilakukan Ombudsman RI sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Perpres tersebut menjadi dasar yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah tindakan maladministrasi pada unit pelayanan publik pemerintah melalui pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Survei Kepatuhan juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik,” imbuhnya lagi.

Ombudsman RI melakukan survei kepatuhan terhadap empat kementerian, tiga lembaga, enam pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota, dan 215 pemerintah kabupaten. Survei dan penilaian itu meliputi 17.717 produk layanan dan 2.366 unit layanan.

Survei tersebut bertujuan mendorong pemenuhan standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mekanisme pengambilan data dilakukan dengan mengamati secara fisik, observasi mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

(WD/ED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *